Kongkalikong Tercium di Muscam KNPI Rancabungur, Pemuda Mengamuk, Dana Hibah Dipertanyakan

Ranca Bungur, Bicarakata.com– Musyawarah Kecamatan (Muscam) KNPI Rancabungur yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Selasa (13/1/2026), berubah menjadi ajang keributan terbuka. Forum yang seharusnya menjadi ruang demokrasi pemuda justru dinilai sebagai skenario politik tertutup yang berujung chaos.

Puluhan Organisasi Kepemudaan (OKP) meluapkan kemarahan setelah menilai proses pemilihan ketua telah dikondisikan sejak awal. Peserta menuding oknum DPD KNPI Kabupaten Bogor memainkan peran sentral dalam mengarahkan hasil Muscam demi memenangkan kandidat tertentu.
Kericuhan tak terhindarkan. Aksi saling dorong antarpeserta pecah di dalam aula, menandai gagalnya penyelenggara menjaga netralitas dan marwah organisasi kepemudaan.

Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kecamatan Rancabungur, Heru Bulux, menyebut Muscam tersebut sebagai tamparan keras bagi demokrasi pemuda.
“Ini bukan musyawarah, ini pemaksaan kehendak. Hak demokrasi pemuda Rancabungur dirampas secara terang-terangan. Sidang pleno dijalankan sepihak, tanpa partisipasi puluhan ketua OKP,” tegas Heru Bulux.

Menurut Heru, berbagai keberatan telah disampaikan sebelum dan saat sidang berlangsung. Namun pimpinan sidang dinilai menutup mata dan telinga, hingga memicu ketegangan yang berujung kericuhan.
“Sidang dihentikan dengan alasan mendinginkan suasana. Tapi justru di sela kericuhan, pemenang langsung dikukuhkan. Ini bukan hanya janggal, tapi patut diduga sebagai manuver terencana,” katanya.

Polemik Muscam kian panas setelah isu transparansi anggaran mencuat ke permukaan. Bendahara KNPI Rancabungur, Didik Ruyatman, secara terbuka mengungkap kejanggalan dalam pengelolaan keuangan organisasi.
“Saya bendahara, saya pegang rekening, tapi saldonya kosong. Dana hibah ke mana? Ini fakta, bukan asumsi,” ujar Didik.
Didik menyebut, ketika persoalan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan aliran dana dipertanyakan dalam forum, pimpinan sidang justru bersikap reaktif dan terkesan ingin menyudahi diskusi secepat mungkin.
“Belum ada jawaban, palu langsung diketok. Agenda lanjut. Ini seperti ada yang disembunyikan. Saya menduga ada upaya sistematis menutup persoalan anggaran,” tegasnya.

Sejumlah OKP mendesak agar hasil Muscam dievaluasi ulang. Mereka menilai proses yang cacat prosedur dan sarat dugaan kongkalikong berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tidak legitimate.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPD KNPI Kabupaten Bogor belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan pengondisian calon maupun dugaan penyimpangan dana hibah.